Melaksanakan apel harian serah terima tugas jaga, baik saat ingin naik jaga maupun setelah naik jaga. Melaksanakan dan mengikuti perintah Atasan/ Pimpinan baik dari Komandan Regu maupun Koordinator Security. Melaksanakan prosedur pengamanan sesuai dengan SOP yang berlaku dan Mentaati dan menjaga seluruh peraturan dan tata cara yang ada. Melaksanakan tugas disetiap pos jaga sesuai dengan plottingan yang telah diberikan atau diarahkan oleh Atasan/ Pimpinan baik Komandan Regu maupun Koordinator Security. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JakartaAbdul Aziz mengatakan setiap pimpinan atau pengusaha harus ditindak tegas karena telah melanggar ketentuan dari PPKM Darurat.
Selain invoice, petty money atau kas kecil adalah satu model lainnya yang digunakan dalam mengelola keuangan bahkan di perusahaan besar. Seringkali perusahaan memakai aplikasi kas masuk dan keluar untuk pencatatan keuangan dan kas yang lebih rapi dan praktis. Hasilnya peserta kursus akan menuruti aturan yang ditetapkan orangtua atas kemauan sendiri. Dengan kemandirian peserta kursus dapat diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri.
Ketika dokumen terbuat dari teks digital, maka muncul kemungkinan untuk membuat indeks yang serupa dengan cara ‘tradisional’ pertama di atas tetapi dengan bantuan mesin. Manusia tinggal memerintahkan komputer mengambil istilah dari tempat-tempat tertentu dalam sebuah dokumen. Perintah ini hanya dilakukan sekali, tetapi lalu dikerjakan secara konsisten oleh komputer berkali-kali, maka ini disebut otomatisasi. Lebih jauh lagi, muncul juga kemungkinan untuk menjadikan semua isi dokumen sebagai wakilnya, sehingga disebut full-text. Jenis teks prosedur kompleks memiliki langkah-langkah dan panduan yang lebih element, jelas, dan rumit.
Kemudian jaksa dan hakim, di nilai hal yang sangat sulit di bongkar. Indeks ‘tertanam di dalam”, atau menjadi bagian langsung dari, dokumen. Sementara Komnas HAM mendapati proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK diduga kuat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Indikasi itu ditunjukkan di antaranya dengan adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK.
Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat . Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal forty nine diatur dengan Peraturan Presiden. BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal forty seven berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.
Pencabangan menjadi dua ini sebenarnya sama dengan membagi dua berkas seperti di cara binary search, tetapi kali ini komputer tidak perlu melakukan pembagian dan penghitungan titik-tengah setiap kali melakukan pencarian. Komputer cukup memulai pencarian di awal indeks, yang dalam hal ini dianggap sebagai pangkal sebuah pohon, lalu tinggal mengikuti percabangan ‘pohon’ itu sampai bertemu dengan istilah yang dicari. Artinya, program komputer tidak dibuat untuk melakukan penghitungan berkali-kali, melainkan cukup sekali saja. Waktu yang dihemat dan efisiensi yang dapat dicapai dengan cara ini menjadi lumayan banyak. Salah satu downside utama dari cara pencarian binary di atas adalah pada keharusan pembuatan program yang dapat melakukan penghitungan matematis untuk menentukan titik-tengah dari sebuah daftar.
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat , berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.